KOMISI III

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Gema Keadilan yang merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) tingkat fakultas dan merupakan UKM-F tertua yang ada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Lembaga pers mahasiswa berfungsi sebagai media informasi dalam lingkungan kampus, tempat untuk menyampaikan aspirasi, dan juga dapat sebagai sarana mengembangkan skill mahasiswa. Memiliki slogan aktif, dinamis, kritis, LPM Gema Keadilan memiliki tujuan sebagai wadah bagi mahasiswa/i untuk menyalurkan ide kreatif dalam bentuk tulisan dan melahirkan pikiran segar guna mengaktualisasikan diri dalam merespon permasalahan di masyarakat terutama di lingkungan Fakultas dan Universitas. Kontribusi LPM Gema Keadilan dalam melakukan kajian terhadap isu - isu yang terjadi di lingkup fakultas maupun universitas telah diakui oleh banyak pihak terutama dari kalangan mahasiswa.

Kelompok Diskusi Kelas Sosial Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (KDKS FH Undip) merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum yang secara resmi didirikan oleh Prof. Satjipto Rahardjo pada 21 Desember 2001. KDKS FH Undip awalnya ditujukan sebagai wadah untuk mengulas beragam permasalahan di tengah masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan kelas sosial. Namun seiring berkembangnya waktu, arah gerak UKM-F ini menjadi melebar ke segala aspek kehidupan, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat. KDKS FH Undip melalui bidang-bidangnya, setidaknya memberikan wadah kepada mahasiswa agar bisa melakukan pengabdian, penelitian, pengembangan sumber daya, pengajaran, dan banyak hal lainnya. Dengan kata lain, walau dari segi penamaan UKM-F ini berkaitan erat dengan 'diskusi' dan 'sosial', beragam hal bisa dikembangkan melalui KDKS FH Undip.

Kantor Media Informasi BEM FH Undip adalah supporting system BEM FH Undip yang bertugas menjalankan fungsi sebagai pusat dan jembatan informasi, meningkatkan citra positif BEM FH Undip, dan melakukan dokumentasi serta publikasi kegiatan dari BEM FH Undip.

Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan bidang yang berfokus melakukan upaya pemerataan akses dan kontrol atas ekonomi, politik, sosial, dan budaya pada perempuan dan mahasiswa dengan tujuan tercapainya kesetaraan gender. Hakikatnya, tidak hanya perempuan saja yang perlu untuk diberdayakan tetapi juga lelaki terkhususnya seluruh mahasiswa FH Undip, juga esensi yang diperlukan tidak hanya memberdayakan namun juga memberikan perlindungan bagi sesama. Namun, perempuan tetaplah kelompok rentan dan tidak diuntungkan secara sejarah (historically disadvantaged)

Pengabdian Masyarakat, Sebuah Makna dan Tujuan Pengabdian sejatinya merupakan sebuah tindakan yang berlandaskan ketulusan hati. Pengabdian adalah proses, cara, dan perbuatan untuk mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga demi kebermanfaatan bagi masyarakat, tanpa mengharapkan imbalan apapun, serta didasari oleh keikhlasan sejati. Hadirnya Bidang Pengabdian Masyarakat adalah sebagai respon atas berbagai permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan sebagai wadah untuk mewujudkan cita-cita bangsa akan kesejahteraan masyarakat melalui aksi nyata dan sinergi mahasiswa. Dalam perjalanannya, Bidang Pengabdian Masyarakat mengedepankan analisis dan diskusi mendalam sebab segala permasalahan yang ada di dalam masyarakat tidak muncul begitu saja. Bidang Pengabdian Masyarakat merupakan bidang yang berfokus pada pengkaderan serta menciptakan perjuangan demi tercapainya kesejahteraan pada masyarakat miskin kota dan masyarakat desa.

Sebagai perwajahan BEM FH, baik dalam lingkup internal maupun eksternal, keberadaan HALMAS di internal kampus dirancang untuk membina hubungan yang erat baik dengan organisasi mahasiswa maupun UKM-F di Fakultas Hukum. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan keharmonisan dan keselarasan yang optimal. HALMAS juga berperan sebagai pengawal aktif terhadap isu-isu serta permasalahan internal mahasiswa Undip, terutama yang berasal dari Fakultas Hukum Undip dan FH Jepara, dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan kepada stakeholder yang terkait. Dengan menjadi perpanjangan tangan, diharapkan HALMAS dapat menjalin kerjasama dengan mitra di luar lingkup Fakultas Hukum, seperti organisasi mahasiswa di luar fakultas, alumni, dan berbagai pihak terkait, guna membangun hubungan yang baik, harmonis, dan memberikan makna yang signifikan dalam upaya memperkuat silaturahmi.

Bidang Hukum, Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan salah satu bidang yang merujuk pada esensi pergerakan mahasiswa. Bidang Hukum, Sosial, Politik menjadi patron pembumian serta pengawalan isu hukum, sosial maupun politik baik sektor regional maupun nasional di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro maupun secara luas di ranah Universitas Diponegoro. Lebih lanjut bidang Hukum, Sosial dan Politik berupaya memberikan pencerdasan pula melalui hasil karya tulis maupun media melalui disiplin ilmu, yakni secara yuridis, filosofis, maupun empiris guna menunjang validitas tulisan yang dihadirkan oleh Bidang Hukum, Sosial dan Politik.

Inspektorat Penjamin Mutu (IPM) merupakan tubuh dari BEM FH Undip Kabinet Juang Asa yang bertanggungjawab dalam memanifestasikan BEM FH Undip yang ideal sesuai dengan nilai dan budaya yang ada di dalam Grand Design Organization Juang Asa. dst.